HOKIPALACE - Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) saat ini semakin berat, bahkan adanya tantangan baru seperti revolusi industri 4.0. Selain itu, tantangan yang memang masih terus ada adalah stunting dan bonus demografi penduduk di Indonesia.
Oleh karena itu lah, pemerintah terus mengejar target penurunan angka kelahiran, peningkatan kesertaan ber-KB modern, penurunan tingkat putus pakai kontrasepsi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan, dan menurunnya keluarga pra-sejahtera.
Di sinilah peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang merupakan institusi untuk menangani kependudukan dan keluarga berencana dengan pendekatan siklus kehidupan keluarga, yakni sejak masa janin dalam kandungan hingga masa lanjut usia.
Sejak Januari tahun 2016, BKKBN bersama pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang dapat dilakukan di setiap desa dengan program Kampung KB. Berdasarkan hasil evaluasi Program Kampung KB oleh BPKP, kebijakan Kampung KB secara substansi dinilai sangat strategis dalam pembangunan di daerah yang identik dengan pengentasan kemiskinan yang cukup berhasil dengan skor 71,3. #situsjudionline
"Hasil penilaian eksternal, karena dinilai oleh BPKP, untuk sementara proses itu (kampung KB) dinilai cukup efektif, karena skornya cukup bagus. Cuma kita belum menilai impact-nya. Itu masih proses, dampaknya mungkin bisa kita evaluasi setelah 5 tahun berjalan, seperti penurunan kemiskinan, penurunan buta huruf," ujar Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal saat membuka acara Temu Kerja Regional Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten/Kota dan Pengelola Data dan Informasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Hotel BW Suite Belitung, Selasa (23/4/2019).
Dalam kegiatan yang digelar di Belitung ini, Nofrijal menilai Provinsi Bangka Belitung dapat menjadi percontohan dalam menerapkan program kampung KB. Bahkan, pihak pemda telah membuat peraturan gubernur untuk memayungi program agar dapat semakin berkembang. Hingga saat ini, Provinsi Bangka Belitung telah menciptakan sejumlah 98 kampung KB.
"Kita menetapkan Provinsi Bangka Belitung ini sebagai salah satu model dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, dengan kreativitas dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, itu bisa kita jadikan pemodelan nasional, salah satunya kampung KB," ujar Nofrijal.
Selain itu, Nofrijal menambahkan, dalam acara Temu Kerja Regional yang digelar selama 4 hari sejak 23-26 April 2019 ini, juga diadakan workshop manajemen data. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan petugas terkait manajemen data yang akan mendukung program kampung KB berjalan dengan lancar, terukur dan accountable. #agenbandarterpercaya
"Kenapa kita juga bawa materi workshop manajemen data dan kampung KB, di sini ada kelebihan-kelebihan seperti terjadinya sinkronisasi data dari berbagai sumber yang ada," ujarnya.
Kampung KB sendiri merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan Program KKBPK kepada masyarakat dalam mengaktualisasikan 8 fungsi keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera. 8 fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, serta fungsi pembinaan lingkungan. Hingga April 2019, data Kampung KB yang telah dibentuk adalah sebesar 14.297.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah mengatakan BKKBN merupakan bagian dari lembaga pemerintah yang dituntut untuk menjawab tantangan era persaingan sumber daya manusia saat ini. Dengan mengusung berbagai program seperti kampung KB untuk menjawab tantangan tersebut.
"Lewat kegiatan ini akan adanya sinkronisasi data dari berbagai sumber, sehingga nantinya akan terlahir sebuah formulasi yang berkaitan dengan masalah kegiatan dalam menangani kependudukan di Indonesia. Dengan adanya data yang akurat, tentu kita akan bisa mengetahui secara detail mengenai persoalan apa yang ada di lingkungan kita yang berkaitan dengan kependudukan ini," ujar Abdul.
Oleh karena itu, lanjut Abdul, setelah kita mengetahui masalah tersebut, maka kita harus menyelesaikan masalah itu secara tematik.
"Artinya pekerjaan itu dilakukan secara sinkronisasi dan berharmonisasi mulai dari tataran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan melibatkan seluruh sektor di masing-masing daerah, sehingga bisa dilakukan penanganan secara komprehensif. Ini yang coba kita bangun pada Temu Kerja ini yang diinisiasi oleh BKKBN ini," ujarnya.
#Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar